Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2026 di tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, yakni Barito Kuala, Banjar, dan Tapin, berlangsung lancar. Total 84 desa mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, mengatakan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan pelaksanaan Pilkades di tiga daerah tersebut berjalan baik.
“Pada tahun 2026 ini, Pilkades di 11 kabupaten sudah ada beberapa kabupaten yang melaksanakan. Yang sudah melaksanakan itu Kabupaten Batola, kemudian Kabupaten Banjar, dan terakhir pelaksanaannya di Kabupaten Tapin,” ujar Iwan, Selasa (11/8/2026).
Barito Kuala menjadi daerah pertama yang menggelar Pilkades serentak pada 2026. Pemungutan suara berlangsung pada 7 Juni 2026 dan diikuti 25 desa yang tersebar di 14 kecamatan.
Dari 25 desa tersebut, tujuh desa menggunakan sistem e-voting. Setelah pemungutan suara, kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak dan Pergantian Antarwaktu (PAW) di Barito Kuala kemudian dilantik pada 29 Juli 2026. Total terdapat 37 kepala desa yang dilantik di Aula Selidah Marabahan.
Selanjutnya, Kabupaten Banjar menggelar Pilkades serentak pada 22 Juli 2026. Pemilihan berlangsung di 20 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Sebanyak 62 calon kepala desa ikut berkompetisi.
Selain Pilkades serentak, terdapat lima desa di Kabupaten Banjar yang melaksanakan pemilihan kepala desa melalui mekanisme PAW. Sementara pelantikan 20 kepala desa hasil Pilkades serentak dijadwalkan pada 7 September 2026.
Kabupaten Tapin menjadi daerah terakhir yang melaksanakan Pilkades serentak pada tahun ini. Pemungutan suara digelar 1 Agustus 2026 di 39 desa yang tersebar pada delapan kecamatan.
Sebanyak 130 calon kepala desa mengikuti pemilihan di Tapin dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 30.730 orang. Pelantikan kepala desa terpilih direncanakan berlangsung pada 1–2 Oktober 2026.
Iwan menegaskan, pelaksanaan Pilkades di tiga kabupaten tersebut tidak menemui kendala berarti berdasarkan pemantauan Dinas PMD Kalsel.
“Dari hasil monitor, kegiatan itu berjalan dengan baik dan lancar,” katanya.
Menurut Iwan, Pilkades menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan langsung pemimpin yang mereka kehendaki.
“Dengan kegiatan pemilihan kepala desa, itu ibaratnya pemilihan langsung oleh masyarakat desa sendiri. Jadi memilih pemimpin desa yang terbaik, yang memang dikehendaki oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut mekanisme Pilkades disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kabupaten. Selain pemungutan suara secara konvensional, Barito Kuala telah menerapkan e-voting di tujuh desa.
Dinas PMD Kalsel berharap kepala desa yang terpilih mampu menjalankan amanah masyarakat dan mendorong pembangunan di tingkat desa.
“Harapan kami memang terpilihnya kepala desa yang memang diinginkan oleh masyarakat, tentu saja untuk peningkatan pembangunan di desa itu sendiri,” ungkap Iwan.
Ke depan, Dinas PMD Kalsel juga akan memperkuat koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memperbarui data pemilih.
Pemutakhiran tersebut dinilai penting agar data pemilih pada pelaksanaan Pilkades berikutnya sesuai dengan kondisi kependudukan terkini di masing-masing desa.
“Kita juga berkeinginan untuk melakukan kerja sama dengan Dinas Dukcapil dalam rangka updating data pemilih, supaya pemilih memang benar-benar ter-update sesuai dengan jumlah pemilih yang ada di desa itu sendiri,” pungkasnya.
Saya sengaja tidak memasukkan angka 11 kabupaten sebagai jumlah pelaksana, karena konteks beritanya baru menyebut tiga kabupaten yang sudah melaksanakan(mckalsel/lnk).
