BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) Kalimantan Selatan menggelar perayaan Milad ke-2 dengan nada kritis. Berlangsung sederhana namun penuh sesak oleh ratusan tamu dari berbagai elemen di Efa Cafe Coffe and Eatery, Hotel Eva, organisasi ini secara terbuka menyentil sikap acuh pemerintah daerah terhadap anak muda berprestasi hingga lambannya penanganan bencana kabut asap di Banua.
Lewat tema “Tumbuh Mandiri Bangkit Bersinergi”, FKPWK menunjukkan bentuk nyata kepeduliannya dengan menganugerahkan penghargaan mandiri kepada sejumlah warga Banua yang mengharumkan nama daerah. Salah satu penerima penghargaan adalah seorang siswa sekolah yang berhasil meraih prestasi internasional dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) beserta guru pembimbingnya, serta pencipta lagu-lagu daerah Banjar.
Ketua Dewan Pembina FKPWK Kalsel, H. Junaidi, menegaskan bahwa langkah organisasi ini memberikan penghargaan merupakan kritik terbuka sekaligus “suntikan pengingat” bagi para pejabat Pemda setempat.
“Penghargaan ini bentuk apresiasi internal kami. Namun, ini sekaligus sentilan dan cara kami merangsang serta mengingatkan pejabat yang berwenang. Ada anak daerah yang prestasinya diakui lembaga dunia seperti NASA, kenapa justru Pemda tidak memberikan penghargaan? Jangan jangankan materi, ucapan selamat pun hampir tidak ada,” kata Junaidi dalam sambutannya.
Langkah ini dipertegas oleh Ketua DPP FKPWK Kalsel, H. Rachmad Fadillah S.H., yang memastikan bahwa program apresiasi bagi warga berprestasi ini akan menjadi agenda tahunan FKPWK. Menurutnya, perjuangan putra-putri daerah mengharumkan nama Banua tidak boleh dipandang sebelah mata.
Selain masalah minimnya apresiasi, momentum Milad ke-2 ini dimanfaatkan FKPWK untuk menekan pemerintah dalam penanganan krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung Kalimantan Selatan.
Pengurus FKPWK, Akhmad Murjani, menyoroti dampak buruk asap terhadap kesehatan anak-anak dan perekonomian warga. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel dan Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah taktis, termasuk mempertimbangkan kebijakan meliburkan sekolah guna meminimalisasi penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
“Asap ini sudah mengganggu transportasi logistik, seperti di jalur Liang Anggang ke Pelaihari maupun Banjarbaru. Dampaknya harga bahan pokok naik dan ekonomi warga tertekan. Pemda harus serius. Pikirkan juga anak-anak sekolah, apakah perlu diliburkan atau ada skema alternatif agar mereka tidak menjadi korban ISPA,” tegas Murjani.
FKPWK juga menyiagakan tim hukumnya untuk membantu warga terdampak karhutla. Tim Advokat FKPWK, Bujino A. Sahlan, menyatakan siap mendampingi masyarakat yang tidak hanya kehilangan lahan, tetapi juga rumah pemukiman yang terbakar.
“Ini sudah masuk kategori bencana. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan rumah. Kami dari tim advokasi siap mendampingi masyarakat agar mereka mendapatkan hak serta fasilitas bantuan sosial dari pemerintah,” ujar Bujino.
Menutup peryataan sikapnya, H. Junaidi turut merespons agenda kunjungan Presiden ke Kalimantan Selatan untuk memantau penanganan karhutla. Meski mengapresiasi perhatian pemerintah pusat, ia menilai kedatangan Presiden menjadi bukti bahwa pemerintah daerah kurang tanggap mengatasi masalah tahunan ini.
“Sampai Presiden harus turun tangan, artinya kasus ini sudah luar biasa. Ini kejadian berulang setiap tahun di Kalsel, Kalteng, dan Kaltim. Masa kita terus jatuh ke lubang yang sama? Harus ada formula dan pemikiran khusus dari pemerintah agar karhutla ini tidak terus-menerus terulang,” pungkasnya.(Lenka)
