BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penguatan akses pembiayaan KPR-FLPP.
Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, HM Syarifuddin, saat membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses KPR-FLPP di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (27/8/2026).
Syarifuddin mengatakan, penyediaan perumahan merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program prioritas nasional yang perlu didukung melalui kolaborasi pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Penyediaan rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Syarifuddin.
Menurutnya, skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) menjadi instrumen penting untuk membantu MBR memiliki hunian dengan pembiayaan yang lebih terjangkau.
Karena itu, forum tersebut diharapkan dapat membahas secara konkret pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan pengajuan pembiayaan hingga berbagai kendala di lapangan.
Syarifuddin menyebut sejumlah tantangan masih dihadapi dalam penyediaan perumahan, mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, kepastian perizinan hingga akses pembiayaan bagi masyarakat.
“Melalui forum ini, saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya.
Ia menegaskan, forum tersebut tidak boleh berhenti pada diskusi. Pemerintah menginginkan adanya rumusan tindak lanjut dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan.
“Saya berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat menghasilkan rumusan tindak lanjut dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Pemprov Kalsel melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan terus mendorong koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan agar pembangunan berjalan terpadu dan tepat sasaran.
Syarifuddin juga meminta dukungan pengembang dan perbankan dalam menghadirkan produk perumahan serta pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.
Forum tersebut digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional dengan tema “Hunian Layak untuk Semua”. Sejumlah narasumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Indonesia, BP Tapera, serta Disperkim Kalsel turut hadir.
Kegiatan juga diikuti dinas yang membidangi perumahan dan permukiman dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, perwakilan perbankan, BUMN, BUMD, pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya(adpim/lnk).
