BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dengan pendapatan daerah sebesar Rp8,003 triliun dan belanja Rp8,603 triliun. Rancangan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (9/9/2026).
Sekretaris Daerah Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan penyampaian rancangan APBD menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran bersama DPRD. Ia berharap postur anggaran yang diajukan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ini rapat berhubungan dengan penyampaian APBD 2027, dimana tadi sudah disampaikan posturnya. Mudah-mudahan nantinya apa yang sudah kami ajukan ini sesuai harapan bagi masyarakat,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Pendapatan daerah 2027 direncanakan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,266 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,613 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp123,497 miliar.
Sementara belanja daerah dialokasikan Rp8,603 triliun, terdiri atas belanja operasi sekitar Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer Rp1,605 triliun.
Dengan komposisi tersebut, APBD Kalsel 2027 mengalami defisit sekitar Rp600 miliar. Defisit akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan Rp700 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp100 miliar untuk penyertaan modal daerah. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp600 miliar dapat menutup defisit sehingga struktur APBD 2027 menjadi seimbang.
Penyusunan APBD tersebut mengacu pada KUA-PPAS yang telah disepakati Pemprov dan DPRD, RKPD Kalsel 2027, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan juga mempertimbangkan kebijakan pemerintah pusat, kondisi ekonomi makro, dan aspirasi masyarakat.
RKPD Kalsel 2027 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Investasi di Sektor Unggulan Perekonomian dengan Dukungan Infrastruktur yang Berkualitas.”
Sejumlah sasaran makro pembangunan yang ditetapkan meliputi pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,5, angka kemiskinan 3,41 persen, dan tingkat pengangguran terbuka 4,05 persen.
Syarifuddin berharap pembahasan rancangan APBD bersama Badan Anggaran DPRD dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemprov juga berharap APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Kalsel.
“Kerja sama yang selama ini terjalin antara pemerintah provinsi dan dewan, baik dalam fungsi penganggaran, legislasi maupun pengawasan, kami harapkan terus terpelihara,” demikian disampaikan dalam rapat paripurna(mckalsel/lnk).
