TABALONG — LENTERAKALIMANTAN.NET Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pergeseran peran Pos Layanan Terpadu (Posyandu) agar tidak lagi sebatas mengurus penimbangan balita dan imunisasi. Melalui integrasi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), Posyandu diproyeksikan menjadi garda depan pelayanan dasar publik yang mencakup sektor pendidikan, perumahan, sosial, hingga ketertiban umum.
Langkah transformasi tersebut digelorakan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu sekaligus Bunda PAUD Provinsi Kalsel, Hj. Fathul Jannah Muhidin, saat membuka Sosialisasi 6 SPM Posyandu dan Advokasi PAUD Ramah Anak di Balai Rakyat H. Dandung Suchrowardi, Kompleks Pendopo Bersinar, Kabupaten Tabalong, Sabtu siang, 12 September 2026.
“Dengan Posyandu 6 SPM ini, pelayanan tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga merambah pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum,” ujar Fathul Jannah di hadapan ratusan kader dan pengelola PAUD.
Menurut Fathul Jannah, perluasan fungsi ini menuntut kesamaan persepsi di seluruh lini pelayanan. Perubahan mendasar pada Posyandu dituntut berjalan selaras dengan pembenahan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang inklusif dan ramah anak, tanpa diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus maupun keluarga kurang mampu.
Dalam kesempatan tersebut, Fathul Jannah menyoroti metode pembelajaran di jenjang PAUD yang kerap melenceng akibat pemaksaan akademik. Ia menegaskan transisi dari PAUD ke Sekolah Dasar (SD) harus berlangsung menyenangkan.
“Pembelajaran di PAUD diharapkan tetap berbasis bermain dan mendukung transisi ke SD yang menyenangkan, tanpa memberikan tekanan kepada anak untuk menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung) secara paksa,” kata istri Gubernur Kalsel tersebut.
Guna memperkuat tata kelola pendidikan anak usia dini, ia mengimbau para penggiat pendidikan di daerah untuk mengadopsi platform digital resmi pemerintah provinsi.
“Ulun mengimbau kepada seluruh Bunda PAUD Kabupaten, Kecamatan, hingga Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Tabalong untuk memanfaatkan portal PILAR secara aktif,” tuturnya, merujuk pada kanal yang menyediakan modul pembelajaran dan referensi kebijakan PAUD tersebut.
Fathul Jannah menegaskan bahwa keberhasilan integrasi layanan dasar ini bergantung pada keterlibatan lintas sektor. “Keberhasilan 6 SPM Posyandu dan tercapainya PAUD Ramah Anak hanya dapat terwujud bila Posyandu dan PAUD berjalan bersama,” ucapnya.
Bunda PAUD Kabupaten Tabalong, Hj. Desy Suryanti Noor Rifani, menyambut baik arah kebijakan tersebut. Ia menyatakan Pemkab Tabalong berkomitmen memperkuat kapasitas kader serta menjamin akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui beasiswa dan pembagian seragam gratis.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gubernur atas perhatian dan berbagai bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Tabalong,” kata Desy.
Di akhir kegiatan, diserahkan sejumlah bantuan intervensi sosial secara simbolis oleh Hj. Fathul Jannah Muhidin bersama Bunda PAUD Tabalong lainnya, Hj. Siska Suriani Kurniadi. Intervensi tersebut meliputi:
-
Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk kader PKK, kelurahan, dan desa.
-
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.
-
Bahan ajar PAUD dan 50 eksemplar buku bacaan untuk Posyandu Desa.
-
Bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta bibit tanaman.
-
Beasiswa bagi siswa kurang mampu jenjang SMA dan SMK.
Acara yang turut dirangkaikan dengan penyerahan piala lomba mewarnai anak ini dihadiri oleh jajaran TP PKK Kalsel dan Tabalong, Ketua DWP Tabalong, Tim Pembina Posyandu, serta seluruh Bunda PAUD dan kader tingkat kecamatan hingga desa se-Kabupaten Tabalong. (Adpim/Sugi)
