PURUK CAHU – LENTERAKALIMANTAN.NET
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mendesak jajaran eksekutif untuk tidak cepat berpuas diri dalam capaian tata kelola pemerintahan saat ini. Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mulai mengadopsi standar kerja berkelas internasional demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Tuntutan tersebut disampaikan Rumiadi sebagai catatan strategis atas dinamika kemitraan antara legislatif dan eksekutif di wilayah tersebut. Meski mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Daerah dalam memperkuat mutu pelayanan publik, ia mengingatkan bahwa tantangan daerah ke depan memerlukan lompatan performa yang tidak biasa.
Baca Juga:
“Apresiasi ini (harus) menjadi pemicu bagi seluruh aparatur untuk mempertahankan standar kerja berkelas internasional. Pelayanan publik yang prima, berintegritas, dan responsif menjadi kunci membangun pemerintahan yang dipercaya masyarakat,” ujar Rumiadi di Puruk Cahu.
Menurut Rumiadi, arah kebijakan eksekutif saat ini memang mulai selaras dengan prinsip good governance dan kebutuhan riil masyarakat. Ia mencatat ada tiga aspek utama yang mengalami perbaikan signifikan di lapangan, yaitu keterbukaan informasi, kecepatan respons birokrasi, dan akuntabilitas. Rentetan perbaikan ini diklaim berdampak langsung pada pulihnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Namun, politikus ini menggarisbawahi bahwa konsistensi adalah ujian sesungguhnya. Fondasi pembangunan berkelanjutan di Murung Raya hanya bisa tegak jika setiap program dirancang secara terukur, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan proyek seremonial.
Untuk mengawal target “kelas dunia” tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya berkomitmen memperketat fungsi pengawasan sekaligus memperkuat sinergi strategis dengan eksekutif. Kolaborasi yang solid antar-lembaga ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian berbagai ketimpangan dan tantangan daerah secara profesional, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
(Reporter Suara Akar Rumput)
