MARABAHAN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyatakan sikap tegas untuk mendukung penuh dan mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini diarahkan langsung pada program berskala nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Sekolah Rakyat demi percepatan kesejahteraan masyarakat pelosok.
Baca Juga:
APDESI Batola memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah pusat untuk mengejawantahkan Asta Cita Keenam Presiden Prabowo, yakni membangun Indonesia dari desa dan dari bawah guna pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Ketua APDESI Batola, Meri Apriansyah, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membawa dampak domino yang signifikan bagi ruang lingkup pedesaan. Tidak hanya sekadar perbaikan nutrisi, program ini diyakini mampu menggerakkan roda ekonomi lokal.
“Program tersebut jelas membantu pemenuhan gizi masyarakat desa, terutama anak sekolah, dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di desa,” ujar Meri Apriansyah.
Selain program pemenuhan gizi, perhatian APDESI Batola juga tertuju pada pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi stimulus ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan luas, meningkatkan pendapatan domestik warga, serta menekan angka kemiskinan di tingkat fundamental.
Namun, agar program ini tidak menjadi proyek seremonial semata, APDESI memberikan catatan kritis dan rekomendasi taktis kepada pemerintah pusat. Mereka meminta agar fungsi KDKMP diperluas menjadi episentrum pelayanan logistik dan hajat hidup masyarakat desa secara terintegrasi.
Pihak asosiasi mendorong agar pemerintah menjadikan KDKMP sebagai pusat penyaluran berbagai layanan kebutuhan warga desa, mulai dari pupuk, sarana produksi pertanian, perkebunan, perikanan, hingga layanan kesehatan.
Menyadari besarnya alokasi anggaran dan strategisnya dampak MBG serta KDKMP, APDESI Batola mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dalam hal pengawasan. Mereka mendesak adanya transparansi dan evaluasi berkala agar program ini tidak salah sasaran atau terjebak dalam praktik koruptif di lapangan.
Pihaknya meminta pemerintah untuk terus melakukan evaluasi, perbaikan, serta penyempurnaan tata kelola. Langkah ini dinilai krusial agar kedua program prioritas nasional tersebut terhindar dari potensi penyimpangan, melainkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta benar-benar tepat sasaran bagi warga desa.
