Kotabaru LENTERAKALIMANTAN.NET Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus mendorong pembangunan pelabuhan penyeberangan baru sebagai upaya memperkuat konektivitas antara wilayah Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan.
Upaya tersebut dibahas Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., saat melakukan audiensi dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kotabaru menyampaikan permohonan dukungan terkait pemanfaatan kawasan konservasi yang berada pada jalur rencana akses menuju pelabuhan baru.
Rusli menjelaskan, kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang terbagi menjadi wilayah kepulauan dan daratan membuat kebutuhan terhadap sarana transportasi penyeberangan menjadi sangat penting. Selama ini, aktivitas penyeberangan masyarakat masih bergantung pada dua pelabuhan milik swasta dengan kapasitas yang terbatas.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ujarnya.
Sebagai solusi, Pemkab Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan penyeberangan milik pemerintah daerah di lokasi yang berada di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang sudah beroperasi.
Pelabuhan tersebut nantinya direncanakan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda), termasuk pengadaan armada feri untuk melayani kebutuhan masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh Perusda, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelas Rusli.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini telah membuka dan mengerjakan akses jalan dari pusat perkantoran menuju bibir sungai dengan panjang sekitar dua kilometer. Setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40 hingga 50 meter, masih terdapat jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer yang berada dalam kawasan cagar alam.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Pemkab Kotabaru berharap terdapat dukungan dan solusi terkait pemanfaatan kawasan tersebut untuk akses jalan menuju Kotabaru Daratan di Pulau Kalimantan.
Rusli menargetkan pembangunan pelabuhan baru tersebut dapat direalisasikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemerintah daerah juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan merencanakan dukungan anggaran pembangunan pada 2028.
Ia menegaskan, pembangunan pelabuhan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi yang lebih mudah.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan, karena ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Kotabaru,” tegasnya.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah Pemkab Kotabaru dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Dukungan terhadap pembangunan pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, serta Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru beserta jajaran staf. Rombongan diterima langsung oleh Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana(mckalsel/lnk).
