BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai pilot project nasional dalam penanganan jembatan non-nasional melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Program tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan serta perbaikan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan ditandatangani Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Gubernur Kalsel H. Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para bupati dan wali kota terkait.
Pilot project tersebut mencakup enam daerah, yakni Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu. Kolaborasi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan program tersebut merupakan bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah dibangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
“Untuk Kalimantan Selatan sendiri ada 131 jembatan desa yang disinergikan dalam proyek Judesa ini. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ujar Roy.
Menurut Roy, keberhasilan pelaksanaan pilot project di Kalsel diharapkan dapat direplikasi di provinsi lain. Dengan cakupan 514 kabupaten/kota, program tersebut berpotensi menangani lebih dari 500 jembatan setiap tahun apabila diterapkan secara nasional.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin menyatakan Pemprov Kalsel bersama pemerintah kabupaten/kota siap mendukung program tersebut melalui pengalokasian anggaran pembangunan dan perbaikan jembatan, baik melalui perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.
“Kami memohon kepada Kepolisian dan TNI untuk memprogramkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang masuk ke provinsi,” kata Muhidin.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 mengenai pembangunan infrastruktur jembatan.
Penanganan jembatan non-nasional, termasuk jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan dan fasilitas publik, diharapkan dapat memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.
Melalui program ini, Kalsel diharapkan menjadi contoh kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan membuka akses masyarakat di berbagai wilayah(mckalsel/lnk).
