LAUNG TUHUP — LENTERAKALIMANTAN.NET
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menyayangkan penetapan lokasi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) baru di Kecamatan Laung Tuhup yang dinilai kurang strategis secara geografis maupun historis.
Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Barlin, S.E., menyatakan bahwa Kelurahan/Desa Batu Bua seharusnya menjadi lokasi yang paling tepat untuk mendirikan fasilitas kesehatan tersebut.
“Sejak dulu Batu Bua ini tempat singgah warga dari Desa Beralang, Desa Bondang, Desa Batu Karang, dan desa-desa lain. Termasuk warga Kelurahan Batu Bua I dan Desa Batu Bua II. Ini fakta, bukan alasan. Dari sisi akses dan jangkauan, Batu Bua memang paling tepat,” ujar Barlin saat ditemui pada Sabtu (12/9/2026).
Menurut Barlin, Batu Bua telah puluhan tahun berfungsi sebagai pangkalan dan titik transit utama bagi masyarakat pedalaman di sepanjang daerah aliran Sungai Laung. Memusatkan layanan kesehatan dasar di Batu Bua dinilai dapat memangkas waktu tempuh serta meminimalkan risiko perjalanan darat maupun sungai bagi warga yang membutuhkan penanganan medis.
Meski keputusan penempatan Puskesmas telah final di lokasi lain, DPRD Murung Raya mendesak pemerintah daerah untuk segera menambal celah aksesibilitas tersebut melalui percepatan pembangunan infrastruktur pendukung.
“Yang sudah terjadi kita terima. Namun ke depan kami berharap pemerintah fokus pada kemudahan akses. Utamanya pembangunan jalan dan jembatan agar warga dari pedalaman bisa cepat sampai ke Puskesmas saat kondisi gawat darurat,” tegas Barlin. Ia menambahkan bahwa fungsi pelayanan kesehatan tidak akan maksimal tanpa keterhubungan jalan yang memadai.
Sebagai solusi alternatif atas terlewatinya Desa Batu Bua dalam proyek Puskesmas utama, warga setempat menyatakan kesiapan menyediakan lahan hibah untuk fasilitas kesehatan penunjang.
“Kami dan seluruh lapisan masyarakat Desa Batu Bua menyampaikan, tanah dan lokasinya siap pakai apabila suatu saat nanti diperlukan untuk pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Posyandu,” jelas Barlin.
DPRD Murung Raya memastikan akan terus mengawal alokasi anggaran dan arah kebijakan sektor kesehatan agar berorientasi pada pemerataan akses bagi masyarakat kawasan terpencil.
“Tugas kami adalah memastikan kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Kesehatan adalah kebutuhan dasar. Kami akan terus memperjuangkan agar pelayanan bisa lebih dekat, cepat, dan merata,” pungkas Barlin.
(Muslim)
