BANJARBARU – LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan bahwa keberhasilan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tidak boleh berhenti di atas kertas sebagai formalitas administrasi semata. Nilai substansial dari perencanaan tersebut baru teruji saat komitmen kebijakan masuk ke dalam penganggaran daerah dan berwujud menjadi layanan riil yang dinikmati masyarakat.
Teguran sekaligus arahan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, saat membuka agenda Coaching Clinic 3 Implementasi SSK Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 di Hotel Novotel Banjarbaru, Selasa (22/9/2026).
“Nilai SSK baru terasa ketika isinya masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, lalu berwujud menjadi layanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Syarifuddin di hadapan perwakilan pemerintah pusat, provinsi, serta tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Laut.
Forum yang difasilitasi oleh Pokja PKP Provinsi Kalsel ini memfokuskan pendampingan teknis pada pengujian ulang rencana aksi multiaspek. Memasuki milestone kedua, tahapan ini menuntut setiap pemerintah daerah mematangkan model layanan sanitasi berkelanjutan, menentukan program prioritas (quick win), hingga merancang kampung percontohan berdasarkan hambatan spesifik di wilayah masing-masing.
Syarifuddin meminta kabupaten dan kota yang hadir memanfaatkan proses pendampingan bersama konsultan supervisi dan pemerintah pusat ini secara optimal. “Kebijakan dan strategi yang sudah dirumuskan harus diterjemahkan menjadi rencana layanan yang konkret dan siap dilaksanakan. Dalami materi, diskusikan persoalan, dan sempurnakan rencana sesuai kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.
Pada aspek realisasi fisik di lapangan, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum Dinas PUPR Kalsel, Angga Rinaldi, memaparkan program sanitasi berbasis stimulan tahun ini telah membuahkan hasil. Sebanyak 40 unit tangki septik telah dibangun dan beroperasi penuh di lima kabupaten sasaran, yakni Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tapin, Tanah Laut, dan Barito Kuala—dengan alokasi masing-masing delapan unit.
Angga menegaskan, proyek infrastruktur dasar ini diproyeksikan berlanjut pada 2027 untuk menjangkau lima kabupaten/kota berikutnya yang belum menerima bantuan. Ia memproyeksikan program provinsial tersebut dapat memicu kemandirian anggaran di tingkat daerah.
“Tahun 2026 kita membangun 40 unit di lima kabupaten. Untuk 2027, program akan dilanjutkan dengan sasaran lima kabupaten/kota yang belum mendapatkan pembangunan,” kata Angga. “Harapannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sanitasi di masing-masing daerah meningkat dan program stimulan ini dapat diduplikasi oleh pemerintah kabupaten/kota.”
Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida tersebut turut dihadiri oleh Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kalsel, jajaran Tim Teknis Pokja PKP Provinsi Kalsel, pimpinan Pokja PKP Banjarmasin dan Tanah Laut, serta jajaran pemangku kepentingan pusat dari Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU) PPSP. (Adpim/Lenka)
