Foto: M. Rezky Maulidja/Biro Adpim).

BANJARBARU –  LENTERAKALIMANTAN.NET-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersiap merampingkan ekosistem aplikasi pemerintahan yang dinilai berjalan sendiri-sendiri. Langkah pemangkasan aplikasi dengan fungsi serupa ini menjadi sorotan utama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kalimantan Selatan di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa, 17 November 2026.

Syarifuddin menegaskan, pengembangan sistem digital di lingkup pemerintah daerah wajib mengikuti arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi sistem yang ada dan menghentikan pembuatan aplikasi yang tumpang tindih.

“Di atas fondasi itu, pengembangan aplikasi perlu mengikuti arsitektur dan peta rencana SPBE. Saya meminta perangkat daerah mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun, menghentikan pengembangan yang berfungsi sama, dan mengarahkannya pada layanan yang saling terhubung. Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat bertukar data,” ucap Syarifuddin di hadapan peserta Rakerda yang mengusung tema Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut dia, ukuran keberhasilan transformasi digital yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi daerah bukanlah kuantitas perangkat lunak, melainkan dampak langsung terhadap layanan warga.

“Tentu kami menempatkan transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi daerah, dan keberhasilannya kami ukur dari mutu pelayanan publik serta kemudahan yang dirasakan masyarakat, bukan dari jumlah aplikasi yang dibangun. Dinas Komunikasi dan Informatika kami tugaskan menjadi koordinator penyelenggaraannya, bersama perangkat daerah dan pemerintah kabupaten serta kota, dan setiap kendala dapat disampaikan melalui dinas tersebut untuk kami tindak lanjuti,” tambah Syarifuddin.

Sebelum mendorong integrasi layanan, Syarifuddin menyoroti fondasi dasar pemerintahan digital yang masih menyisakan celah di Kalimantan Selatan. Ia mengakui masih terdapat titik wilayah tanpa sinyal (blank spot), keterbatasan akses internet, hingga jaringan intra-pemerintah yang belum bekerja optimal. Pemerataan akses hingga ke tingkat kabupaten dan kota menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.

Selain konektivitas, pembenahan tata kelola data menjadi isu krusial. Syarifuddin mendorong penguatan Satu Data Indonesia melalui standardisasi, validasi, serta pemanfaatan data statistik sektoral yang bisa dibagi pakai antarinstansi. Ia mengingatkan agar perbedaan rujukan angka tidak lagi memicu kesimpulan yang keliru dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan.

Di sisi lain, masifnya migrasi layanan publik ke ruang digital menuntut pengamanan yang sepadan. Syarifuddin meminta aspek keamanan siber tidak diperlakukan sekadar sebagai pelengkap di akhir proyek.

“Semakin banyak layanan yang kita pindahkan ke ruang digital, semakin besar pula tanggung jawab kita menjaganya. Penguatan keamanan sistem elektronik, pelindungan data pribadi masyarakat, manajemen risiko, kesadaran keamanan siber aparatur, serta kesiapan menangani insiden perlu berjalan bersamaan dengan pengembangan layanannya, bukan menyusul kemudian,” jelas Syarifuddin.

Upaya membangun sistem yang terintegrasi juga harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan tata kelola komunikasi publik. Syarifuddin menilai keterbukaan informasi, literasi digital aparatur maupun warga, serta penanganan disinformasi harus dikelola dalam satu alur terpadu agar publik mendapatkan rujukan informasi resmi yang akurat.

Pengembangan kompetensi aparatur pun diminta untuk segera disiapkan sejak dini. “Karena sistem yang baik tetap memerlukan petugas yang memahami cara menjalankannya,” tegas Syarifuddin.

Rakerda yang diikuti perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, dengan menghadirkan sejumlah pemateri strategis, salah satunya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel. Usai pembukaan, Syarifuddin yang didampingi Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, menyerahkan plakat kepada perwakilan Diskominfo kabupaten/kota.