BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan harga kebutuhan pokok dan menyiapkan program pasar murah sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi kenaikan harga pangan yang dapat memicu inflasi daerah.
Baca Juga:
Langkah tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual di Command Center Banjarbaru, Senin (20/7/2026).
Menurut Eddy, hasil pemantauan harga pada pekan ketiga Juli menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan di berbagai daerah. Namun, kondisi di Kalimantan Selatan masih tergolong stabil dan berada dalam batas aman.
“Alhamdulillah, hari ini kita kembali mengikuti rapat pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Dari pemantauan minggu ketiga Juli memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Namun di Kalimantan Selatan, harga telur ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng kita tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Harganya masih berada di bawah harga acuan penjualan,” ujarnya.
Meski kondisi harga relatif terkendali, Pemprov Kalsel memastikan pengawasan di lapangan akan terus diperkuat. Pemerintah daerah menargetkan harga komoditas strategis tetap berada di bawah harga acuan penjualan dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Kita berharap kondisi ini tetap terjaga. Walaupun demikian, pengawasan di pasar-pasar harus terus dilakukan agar harga minyak goreng tidak melampaui harga eceran tertinggi, begitu juga harga cabai dan komoditas lainnya tidak melebihi harga acuan penjualan yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional,” jelas Eddy.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gejolak harga, pemerintah daerah juga menyiapkan intervensi pasar melalui pelaksanaan pasar murah yang akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Perdagangan.
“Untuk pasar murah nantinya akan dilaksanakan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perdagangan. Mereka akan memantau titik-titik yang memerlukan pelaksanaan pasar murah, terutama sebagai bentuk intervensi pasar agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan,” katanya.
Pemprov Kalsel berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga stabilitas harga pangan, mempertahankan daya beli masyarakat, serta memastikan laju inflasi daerah tetap terkendali di tengah dinamika harga komoditas nasional(mckalsel/lnk).
