BANJARBARU, LENTERAKALIMANTAN.NET— Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan persiapan Puncak Peringatan Hari Jadi (Harjad) ke-76 Provinsi Kalsel yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Agustus 2026 di Masjid Raya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarbaru. Dalam perhelatan tahun ini, Pemprov menerapkan kebijakan efisiensi anggaran tanpa mengurangi ruang Pesta Rakyat bagi masyarakat umum.
Kepastian tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin bersama Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) H. Muhammad Syarifuddin di Ruang Rapat H. Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (27/7/2026).
Menariknya, Gubernur Muhidin menginstruksikan seluruh jajaran pimpinan SKPD, unsur Forkopimda, hingga tamu undangan untuk mengenakan busana khusus berkonsep netral: jas hitam yang dipadukan dengan laung dan sarung sasirangan didominasi warna hitam.
Baca Juga:
“Pemilihan warna hitam agar tampak netral dan tidak ada kesan menonjolkan warna yang berkaitan dengan partai politik tertentu,” tegas Gubernur Muhidin di sela-sela pengarahannya.
Sekdaprov Kalsel, H. Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan bahwa peringatan tahun ini dibayangi oleh kebijakan pengetatan anggaran daerah. Kendati demikian, fasilitas publik dan agenda yang menyentuh masyarakat tetap diprioritaskan.
“Banyak arahan Bapak Gubernur untuk pelaksanaan acara peringatan nantinya, apalagi saat ini kita dalam kondisi penghematan anggaran,” kata Syarifuddin.
Syarifuddin menambahkan, Pemprov Kalsel tetap berkomitmen menyediakan berbagai fasilitas cuma-cuma bagi warga, mulai dari hiburan rakyat, transportasi angkutan gratis, hingga rencana penyediaan jajanan/makanan gratis seperti tradisi tahun-tahun sebelumnya.
Selain mematangkan teknis Hari Jadi, rapat koordinasi yang turut dihadiri para Tenaga Ahli Gubernur (TAG) ini dimanfaatkan untuk menguliti kinerja serta ketahanan finansial Pemprov Kalsel.
Beberapa poin strategis yang dievaluasi secara mendalam meliputi:
-
Progress dan percepatan serapan anggaran belanja daerah.
-
Evaluasi target realisasi pendapatan dari SKPD penghasil.
-
Tata kelola pembiayaan dan pinjaman di luar anggaran SKPD, seperti pinjaman perbankan, PT SMI, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penerimaan hibah (BPDP dan Sigren-Alkes).
-
Opsi dan skema penerbitan Obligasi Daerah sebagai instrumen pembiayaan pembangunan Kalsel ke depan.
