BANJARMASIN, LENTERAKALIMANTAN.NET—
Penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Kalimantan Selatan menuntut pengawasan ekstra ketat dari parlemen daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Tabalong, Remon Bhima Persada, S.T., menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara legislator dan pers untuk mengawal kebijakan lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat Banua.
“Sinergi antara legislator dan media sangat krusial dalam mengawal isu-isu lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat,” kata Remon saat menggelar diskusi bersama insan pers di Space Ground Coffee and Eatery, Jalan Pramuka, Banjarmasin, Sabtu, 3 Oktober 2026.
Pertemuan informal tersebut berlangsung seusai Remon menghadiri Rapat Koordinasi DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Selatan. Selain menjabat Sekretaris Komisi I, Remon yang juga memimpin Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Tabalong menilai pers memiliki peran vital sebagai penyambung lidah masyarakat dalam menangkap realitas ancaman ekologis di lapangan.
Krusialnya pengawasan berkelanjutan terhadap bencana musiman ini turut diamini oleh insan pers yang hadir. Ketua Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Kalsel, Sugiannor, menyoroti dampak langsung karhutla yang terus berulang terhadap ruang hidup warga.
“Isu karhutla ini merupakan persoalan berulang yang berdampak langsung pada lingkungan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang berkelanjutan dari lembaga legislatif sangat dibutuhkan,” tegas Sugiannor.
Senada dengan Sugiannor, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Banjarmasin, H. Adam Basrindu Wiradana, menilai ruang dialog antara jurnalis dan wakil rakyat menjadi modal penting untuk memetakan persoalan daerah secara rasional.
“Diskusi dan silaturahmi seperti ini menjadi ruang penting untuk menyampaikan aspirasi daerah serta bertukar pandangan, mulai dari penanganan karhutla, kebijakan publik, hingga dinamika politik regional ke depan,” ujar Adam.
Selain membedah persoalan lingkungan, forum yang juga dihadiri Bendahara GEPAK Kalsel H. Saleh Makki serta jajaran pemilik media siber tersebut mencermati proyeksi politik regional. Perbincangan meluas pada peta kontestasi legislatif—mulai dari tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, DPD RI, hingga DPR RI—menjelang agenda politik 2029 dan 2031.
Kendati menyelipkan pembahasan dinamika politik PKS dan pemetaan pemilu, Remon menekankan fokus utamanya tetap pada optimalisasi fungsi pengawasan parlemen demi kesejahteraan publik.
“Komitmen mengawal kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat akan terus kami jalankan, baik melalui fungsi pengawasan di parlemen daerah maupun kerja-kerja kemasyarakatan,” pungkas Remon.
