Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai saran dan masukan yang disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rapat Paripurna DPRD di Banjarmasin, Kamis (9/7/2026), sebagai upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengatakan seluruh rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait perlu terus diperkuat agar setiap program berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami siap menindaklanjuti berbagai saran yang telah disampaikan. Hasil-hasil yang telah dilakukan juga akan kami nilai bersama, termasuk hasil awal dari BPN. Terkait kebermanfaatan belanja daerah, selama ini seluruh proses sudah kami laksanakan, namun kami tetap terbuka menerima masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya,” ujarnya.
Menanggapi dorongan DPRD terkait percepatan nota kesepahaman (MoU) dengan BPH Migas, Syarifuddin menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan langkah-langkah teknis yang diperlukan.
“Nanti teknisnya akan kami komunikasikan dengan perangkat daerah terkait agar prosesnya dapat berjalan dengan baik, termasuk yang berkaitan dengan pengoperasian dan upaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut,” katanya.
Ia juga merespons perhatian DPRD mengenai persoalan kelistrikan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, Gubernur Kalimantan Selatan telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat penyelesaian berbagai kendala.
“Pak Gubernur sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pihak terkait. Mereka juga menyampaikan komitmennya untuk secepatnya mengatasi berbagai persoalan yang masih dihadapi,” jelas Syarifuddin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar berbagai persoalan strategis dapat diselesaikan secara bertahap, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat(mckalsel/lnk).
