BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Polda Kalimantan Selatan memamerkan teknologi baru penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis cairan surfaktan ramah lingkungan dan pemantauan drone thermal di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis, 10 September 2026. Inovasi yang diuji coba langsung di titik api lahan gambut tersebut diklaim mampu menurunkan suhu permukaan secara drastis dalam hitungan detik.
Dalam peninjauan lapangan yang dihadiri jajaran Forkopimda Kalsel—mulai dari Wakil Gubernur hingga Danrem 101/Antasari—Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan memperagakan mekanisme kerja surfaktan khusus gambut tersebut.
Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Nur Khamid menjelaskan, formulasi kimia ramah lingkungan ini dirancang untuk menembus karakter khusus tanah gambut yang kerap menyimpan bara di bawah permukaan.
“Formulasi tersebut bekerja membasahi lapisan gambut lebih cepat, meresap ke dalam tanah, dan membentuk lapisan busa di permukaan. Hasilnya, pemadaman bara api di bawah permukaan tanah menjadi jauh lebih cepat dan efisien dalam penggunaan air,” kata Nur Khamid.
Efektivitas terobosan ini terekam secara real-time melalui pemantauan kamera drone thermal. Suhu area gambut yang semula membara pada angka 130°C melonjak turun hingga 30°C hanya dalam kurun waktu sekitar satu menit pasca-aplikasi.
Meskipun mengapresiasi inovasi teknis Polda Kalsel, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sejumlah catatan evaluatif. Gibran menekankan agar teknologi anyar ini tidak sekadar menjadi ajang demonstrasi, melainkan diiringi parameter keberhasilan yang presisi serta standar keselamatan kerja yang ketat.
Wapres meminta agar setiap metode penanganan dibekali indikator keberhasilan yang terukur, diterapkan sesuai standard operating procedure (SOP), dan menempatkan keselamatan personel di lapangan sebagai prioritas utama.
Selain mitigasi teknis di titik api, Gibran menginstruksikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak karhutla, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Layanan kesehatan, pengadaan masker, logistik harian, hingga jaminan keberlangsungan pendidikan anak-anak harus tetap berjalan selama masa krisis.
Pemerintah memproyeksikan fase kewaspadaan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan akan melintas hingga awal 2027. Menghadapi siklus rawan yang panjang ini, Wapres menginstruksikan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan patroli pencegahan, serta edukasi publik secara masif.
