BANJAR— LENTERAKALIMANTAN.NET-
Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalimantan Selatan mematangkan persiapan pelantikan kepengurusannya melalui rapat koordinasi di Sekretariat ORI Kalsel, Jalan A. Yani, Kompleks Perumahan Citraland, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Jumat, 11 September 2026.
Agenda pelantikan yang dirangkai dengan deklarasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 26 September 2026 di Hotel HBI Banjarmasin.
Pembina sekaligus Bendahara ORI Kalsel, H. Junaidi, menegaskan untuk seluruh pembiayaan kegiatan deklarasi dan pelantikan ini murni berasal dari swadaya internal. “Kegiatan deklarasi dananya urunan dari anggota dan pengurus, sesuai dengan tujuan organisasi yang merakyat,” ujar Junaidi di sela-sela rapat yang dihadiri sekitar 10 pengurus inti tersebut.
Junaidi menambahkan, momentum pelantikan tidak boleh berhenti sebatas seremoni formal. Ia mendorong ORI Kalsel hadir sebagai mitra kritis namun tetap konstruktif bagi para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan.
“Pelantikan harus menjadi titik awal untuk membangun organisasi yang solid, terbuka, dan benar-benar memberikan manfaat nyata. Aspirasi masyarakat harus disampaikan dengan cara yang baik, berbasis data, dan mengedepankan kepentingan bersama,” tuturnya.
Untuk memperkuat jejaring kerja, ORI Kalsel berencana mengundang berbagai unsur strategis lintas sektor. Mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi pemerintah, DPRD, pimpinan partai politik, TNI, Kepolisian, hingga unsur intelijen. Selain itu, organisasi ini juga merangkul elemen akademisi, organisasi kemasyarakatan, serikat pekerja, dan lembaga swadaya masyarakat.
Sekretaris ORI Kalsel, Bujiono, menyatakan seluruh teknis pelaksanaan, perumusan anggaran, hingga tata kelola administrasi kini tengah disiapkan secara terukur agar acara berjalan tertib. “Kekompakan pengurus menjadi kunci. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan siapa pun sepanjang tujuannya untuk kemajuan daerah,” kata Bujiono.
Sementara itu, perwakilan LSM KAKI Kalsel yang turut hadir, Husaini, menekankan pentingnya fungsi advokasi organisasi dalam mengawal isu ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Menurutnya, kekuatan organisasi terletak pada kapabilitas menyerap aspirasi dan mengawalnya hingga menghasilkan solusi konkret.
“Yang paling penting adalah bagaimana suara masyarakat, khususnya pekerja, tidak berhenti sebagai keluhan, tetapi dikawal menjadi masukan bagi pemangku kebijakan,” tegas Husaini.
Langkah konsolidasi ini menguatkan eksistensi ORI Kalsel sebagai organisasi masyarakat independen setelah sebelumnya resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan. Melalui pelantikan mendatang, ORI Kalsel menargetkan terciptanya ruang dialog yang lebih luas antara masyarakat dan pemangku kebijakan di Banua.
(Rel/Sugi)
