TABALONG, LENTERAKALIMANTAN.NET — Perpustakaan desa di Kalimantan Selatan kini diproyeksikan tak sekadar menjadi tempat menampung buku dan ruang baca yang sunyi. Lebih dari itu, pusat literasi tingkat desa tersebut didorong transformasinya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga setempat.
Gebrakan ini disampaikan oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Hj. Fathul Jannah Muhidin, dalam agenda Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Tabalong, Sabtu pagi, 12 September 2026.
“Perpustakaan desa kita dorong agar hadir sebagai ruang yang hidup dan bermanfaat bagi warga. Tempat petani mencari informasi, tempat ibu-ibu belajar wirausaha, tempat anak-anak tumbuh dengan kecintaan terhadap buku,” ujar Fathul Jannah di hadapan para peserta dan kader.
Fathul Jannah menekankan pentingnya sinergi antara jaringan kader Posyandu dan gerakan literasi. Menurutnya, Posyandu memiliki potensi besar untuk mendekatkan akses bacaan secara praktis kepada masyarakat.
“Jadikanlah perpustakaan desa sebagai tempat yang ramah dan menyenangkan. Manfaatkan setiap momen Posyandu untuk menyisipkan bacaan. Bahkan sekadar pojok buku kecil pun sudah sangat berarti,” tuturnya.
Tak hanya menitikberatkan pada aspek literasi dasar, Fathul Jannah menggarisbawahi potensi nilai tambah ekonomi dari berbagai pelatihan yang digelar di perpustakaan. Salah satu peluang konkret yang dibidik adalah pembuatan produk kerajinan atau suvenir oleh kelompok ibu-ibu untuk menyuplai kebutuhan cinderamata di instansi pemerintahan maupun dinas lokal.
“Mudah-mudahan dalam pelatihan dan kegiatan tersebut dapat manfaat dan semoga dapat diperluas lagi bisa berpenghasilan untuk rumah tangga ibu-ibu sekalian,” kata Fathul Jannah. “Bisa mudah-mudahan mendapat income buat ibu-ibu yang dapat di pelatihan tadi.”
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, menyatakan bahwa pembudayaan literasi harus difokuskan mulai dari lingkup keluarga guna membendung derasnya dampak negatif digitalisasi pada anak.
“Yang mengarahkan nanti ke anak-anak dalam keluarga ini agar literasi itu dimulai dari keluarga. Jadi kita yang mengarahkan supaya ini baik, dan juga diharapkan tadi literasi untuk kesejahteraan,” jelas Sri Mawarni.
Sri Mawarni mengimbuhkan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan mengawal secara ketat pendistribusian dan tata kelola program bantuan buku dari pemerintah pusat agar manfaatnya optimal. Pada tahun 2026 ini, sebanyak 30 desa di Kabupaten Tabalong dan beberapa wilayah kabupaten lain di Kalsel menerima alokasi bantuan masing-masing 1.000 eksemplar buku.
“Jadi ini untuk menghidupkan perpustakaan desa, mendukung kabupaten/kota, dan provinsi ini mengawal sekiranya ini bisa benar-benar tepat. Tepat kegunaannya, tepat dalam hal penataannya, dan sebagainya kita mengawal dan terus membinanya,” tegas Sri.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Posyandu Kabupaten Tabalong Hj. Desi Suryanti Noor Rifani, Ketua GOW Kabupaten Tabalong Nur Dewi Juliantin, Kepala Dispersip Kabupaten Tabalong Hj. Norhayani, Kepala DPMD Kabupaten Tabalong, serta perwakilan Tim Bunda PAUD, TP PKK, dan seluruh kader jaringan Posyandu se-Kalimantan Selatan.(adpim/Sugi)
