BANJARBARU LENTERAKALIMANTAN.NET
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mendorong pembentukan tim komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) hingga tingkat lapangan untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan.
Hanif menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan operasi pemadaman. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar masyarakat mengetahui upaya penanganan sekaligus memahami perannya dalam mencegah munculnya sumber api.
Hal itu disampaikan Hanif seusai mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla di Poslap 1 Guntung Damar, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026) sore. Rakor dihadiri Kapolda dan Wakapolda Kalsel, Forkopimda, serta jajaran instansi terkait.
Dalam rakor, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel Deddy Noraidi memaparkan hasil pemantauan percakapan di media sosial pada 31 Agustus hingga 4 September 2026.
Dari ribuan konten terkait karhutla yang terpantau, sebanyak 68,09 persen memiliki sentimen negatif, 23,64 persen positif, dan 8,27 persen netral.
Hanif menilai tingginya sentimen negatif menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih aktif dan langsung menyentuh masyarakat.
“Namun dari kajian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sentimen negatif yang cukup besar dari penanganan karhutla yang kita lakukan. Kita sudah jungkir balik ini, tapi sentimen negatifnya masih di angka 68 persen,” ungkapnya.
Hanif meminta pemerintah mengoptimalkan seluruh kanal komunikasi, terutama media sosial yang dinilai cepat menjangkau masyarakat.
“Selain mengelola media sosial, karena saat ini media sosial paling gampang dan paling cepat diterima masyarakat, maka kita mengajukan seluruh kita agar segera menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan selama ini ke masyarakat melalui media atau portal semua yang kita miliki,” katanya.
Namun, komunikasi publik menurut Hanif tidak boleh hanya dilakukan melalui ruang digital. Pemerintah harus turun langsung ke masyarakat melalui pendekatan persuasif dan edukatif.
“Kedua, maka ini tidak boleh main udara saja. Kita wajib melakukan langkah-langkah persuasif dengan membentuk tim-tim KIE di level lapangan,” tegas Hanif.
Tim KIE nantinya dapat melibatkan ketua RT dan RW, Bhabinkamtibmas, Babinsa, penyuluh pertanian, serta unsur terkait lainnya. Mereka berperan sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi dan edukasi pencegahan karhutla.
Deddy mengatakan langkah persuasif kepada masyarakat sebenarnya telah dilakukan dan akan terus diperkuat.
“Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wamen dengan tindakan persuasif kepada masyarakat, kami sebenarnya memang telah melaksanakan dan mulai sekarang akan tetap kami optimalkan,” ujarnya.
Hanif berharap penguatan komunikasi melalui media serta pembentukan tim KIE di tingkat lapangan segera direalisasikan. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan masyarakat yang berada paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran.
“Kita ingin tegaskan bersama, ini tidak bisa ditangani oleh kita sendiri. Berapa sih kekuatan kita kalau tidak berhubung masyarakat,” ujarnya(mckalsel/lnk).
