BANJARMASIN, LENTERAKALIMANTAN.NET —
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan melalui Bidang Kerukunan Umat Beragama memprakarsai Dialog Lingkungan bertajuk “Agama dan Kerusakan Lingkungan di Banua” di Restoran Lima Rasa, Banjarmasin, Sabtu, 26 September 2026. Forum interaktif ini mempertemukan tokoh lintas sektor guna merumuskan mitigasi bencana dari ancaman laju kerusakan ekologi yang kian masif di wilayah Kalsel.
Sekretaris Umum MUI Kalsel, Dr. Nasrullah, menegaskan dialog ini merupakan langkah konkret organisasi keagamaan untuk menahan gelombang bencana alam yang berulang setiap tahun. Menurutnya, pemuka agama harus mengambil peran aktif dalam meminimalkan dampak eksploitasi lingkungan.
“MUI Kalsel ingin mengambil peran turut meminimalkan dampak kerusakan ekologi. Dengan dialog ini, yang merupakan bagian dari mitigasi bencana, diharapkan ada langkah-langkah yang dapat diambil sehingga bencana tidak semakin parah dan tidak berulang setiap waktu,” tegas Nasrullah.
Laju kerusakan ekologi di Kalimantan Selatan dinilai berada pada level mengkhawatirkan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, Raden Rafiq Sepdian, membeberkan fakta bahwa sebanyak 51 persen wilayah Kalsel saat ini telah dibebani izin konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Eksploitasi besar-besaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan pemulihan lingkungan yang sangat minim.
“Luasan dan kerusakan ini dari waktu ke waktu akan terus bertambah. Jangan heran kalau sekarang sudah terjadi krisis pangan, air, dan energi. Padahal 70 persen batu bara dikirim ke luar negeri dan Kalsel tidak dapat apa-apa selain kerusakan lingkungan,” ujar Rafiq. Ia menambahkan, bencana ekologi tidak memandang latar belakang dan memukul seluruh lapisan masyarakat dari beragam keyakinan.
Kritik tajam mengenai akar masalah juga datang dari akademisi UIN Antasari, Prof. Mujiburrahman. Ia menyoroti fenomena politik biaya tinggi sebagai pemicu utama langgengnya perusakan lingkungan di tingkat regulasi dan kebijakan.
“Bagaimana mungkin tidak minta bantu pengusaha tambang kalau untuk jadi anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Tanpa duit, mustahil akan dipilih, sehingga segala cara untuk mendapatkan dana kampanye harus dilakukan, termasuk dengan merangkul para perusak lingkungan,” kata Mujiburrahman.
Di sisi lain, tuduhan negatif terhadap masyarakat adat ditepis oleh Tokoh Adat Dayak Pitap, Anang Suriani. Ia menegaskan bahwa kearifan lokal masyarakat adat justru melarang keras pengrusakan alam melalui norma adat dan ajaran leluhur.
“Bagi kami merusak lingkungan itu pamali. Masyarakat adat sangat takut dengan pamali karena diajarkan sejak kecil, sehingga tidak mungkin merusak lingkungan. Sebab itu, jangan tuduh masyarakat adat sebagai pelaku pembakaran hutan. Kami manyalukut (membakar) lahan dalam rangka menyuburkan tanah untuk pertanian, bukan untuk merusaknya,” terang Anang.
Merespons perdebatan tersebut, anggota DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin—yang akrab disapa Bang Din—mengaku prihatin lantaran kualitas lingkungan hidup terus menurun meski regulasi, kelembagaan, dan tenaga ahli di daerah sudah memadai.
“Tugas kami di DPRD menyiapkan regulasi, melakukan pengawasan, dan menyiapkan anggaran. Semua itu akan efektif bila melibatkan partisipasi warga dalam pelaksanaannya, terutama para tokoh agama,” tutur Bang Din, sembari mengajak seluruh elemen masyarakat menyuarakan isu ini.
Guna mencegah dampak yang lebih destruktif, sejumlah peserta dialog bahkan mendorong MUI Kalsel untuk segera menerbitkan fatwa atau rekomendasi resmi terkait penyelamatan lingkungan hidup.
Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI Kalsel, Dr. Berry Nahdian Furqon, menyambut baik aspirasi tersebut dan menekankan pentingnya pendekatan spiritual dalam mitigasi bencana. Ia menyerukan agar ruang-ruang keagamaan dijadikan benteng pertahanan ekologi.
“Mimbar-mimbar agama harus turut menyuarakan persoalan lingkungan agar semua pihak menyadarinya dan mitigasi bencana dilakukan. Dampak kerusakan lingkungan menimpa siapa saja tanpa kecuali,” pungkas Berry.
