BANJARBARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk segera membangun outlet Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Langkah strategis ini disiapkan sebagai benteng utama menekan gejolak harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi daerah, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin—yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Khazairin—menyampaikan instruksi tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Command Center Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (24/8/2026). Rapat koordinasi nasional itu dipimpin langsung oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol. Tomsi Tohir.
Rusma menegaskan bahwa ketersediaan pasokan bahan pokok di Kalimantan Selatan sepanjang pekan ketiga Agustus 2026 masih berada pada posisi aman dan terkendali. Indeks Perkembangan Harga (IPH) di wilayah ini pun relatif stabil berkat kolaborasi pemantauan rantai distribusi. Meski demikian, pembentukan outlet fisik TPID di tingkat kabupaten/kota dinilai mendesak untuk menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
“Outlet TPID ini nantinya menjadi barometer kestabilan harga di daerah karena menjual komoditas sesuai atau bahkan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Rusma usai rapat koordinasi.
Menurut Rusma, keberadaan outlet TPID tak sekadar memotong rantai tengkulak saat terjadi gejolak pasar, melainkan juga berfungsi memastikan keterjaminan stok pangan dasar bagi warga lokal. “Fungsi utamanya mengendalikan lonjakan harga pangan di daerah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak pasar. Ini mempermudah warga mendapatkan barang kebutuhan dasar yang terjangkau,” tambahnya.
Dalam forum nasional tersebut, Sekjen Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir menginstruksikan seluruh kepala daerah, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda se-Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan di lapangan. Selain pengendalian inflasi melalui langkah konkret seperti Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah, Kemendagri juga meminta daerah mempercepat evaluasi dukungan terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan terus mengawal koordinasi lintas sektor agar intervensi harga melalui outlet TPID dan Gerakan Pangan Murah di tingkat kabupaten/kota dapat terealisasi secara merata.
