BANJARMASIN — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi ditunjuk sebagai model percontohan (pilot project) nasional dalam percepatan pembangunan jembatan non-nasional dan akses konektivitas antarpulau. Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dipimpin Gubernur Kalsel H. Muhidin di kediamannya, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin, Senin (31/8/2026) pagi.
Kolaborasi lintas sektor tersebut melibatkan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Roy Rizali Anwar, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus (mewakili Pangdam XXII/Tambun Bungai), serta para bupati dan wali kota se-Kalsel.
Program ini merupakan instruksi langsung Presiden RI Prabowo Subianto hasil rapat terbatas pada 27 November 2025. Pemerintah memprioritaskan inventarisasi jembatan pejalan kaki yang menyambungkan akses warga menuju satuan pendidikan dan fasilitas publik. Sebagai tahap awal, enam daerah di Kalsel masuk dalam skema pilot project, yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan pentingnya pembagian peran yang terukur antara pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk menghapus ego sektoral. Ia mendesak TNI dan Polri turun langsung memetakan kondisi fisik jembatan di lapangan agar intervensi anggaran tepat sasaran.
“Kita bersinergi dan berkolaborasi antara kabupaten, provinsi, dan Kementerian PU. Kita programkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan,” ujar Muhidin.
Tak sekadar menyasar jembatan desa, pertemuan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan pembangunan infrastruktur strategis. Fokus utamanya mencakup penyelesaian Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan–Pulau Laut bernilai kontrak Rp2,9 triliun, pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut sepanjang 75 kilometer (estimasi Rp2 triliun), hingga perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mentewe.
Muhidin menegaskan, keberadaan jembatan tak akan berdampak optimal jika tidak diimbangi daya dukung jalan penghubung menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pelabuhan logistik. Pemprov Kalsel siap berbagi beban anggaran bersama pusat dan daerah, termasuk penyediaan fasilitas penerangan jalan dari Tanah Bumbu hingga Banjarbaru.
“Percuma kita membuat jalan kalau jalannya tidak bisa dilewati peti kemas. Kalau ini kerja sama kita kolaborasi, insya Allah jalan itu sudah terang,” tegas Muhidin.
Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mencatat keberhasilan skema sinergi ini. Hingga 13 Agustus 2026, Satgas Jembatan TNI AD dan Polri telah membangun 3.395 jembatan di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.500 Jembatan Garuda TNI AD dan 895 Jembatan Presisi Merah Putih Polri.
Roy menargetkan pola kolaborasi di Kalsel dapat direplikasi secara nasional pada 2027. Terkait Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, dukungan Ditjen Bina Marga pada bentang utama dan bentang pendekat kini telah mencapai progres konstruksi 68,2 persen.
“Target kita di akhir tahun 2028 jembatan ini sudah operasional,” kata Roy.
Sementara itu, proyek pendukung seperti perbaikan alinyemen Koridor Banjarbaru–Mentewe paket segmen KM 12 (Rp152,6 miliar) dan Gunung Batu Tua (Rp199,1 miliar) menunjukkan progres positif di atas 58 persen, dengan target rampung pada Oktober 2026.
Rangkaian agenda ditutup dengan diskusi panel bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol. Noviar, jajaran Komisi III DPRD Kalsel, pimpinan Balai UPT Kementerian PU, serta jajaran BUMN/BUMD. (Adpim/lenka)
