BANJARMASIN LENTERAKALIMANTAN.NET
im Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Selatan memperkuat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program kerja 2027 dan mencegah tumpang tindih pelaksanaan kegiatan.
Koordinasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Ruang Rapat Sasangga Banua, eks Kantor Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Selasa (1/9/2026).
Ketua TP PKK Kalsel Hj. Fathul Jannah Muhidin mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyelaraskan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan program dan kegiatan OPD.
Ia menyebut koordinasi tersebut berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Gerakan PKK. Pemerintah daerah berperan sebagai pembina, sedangkan TP PKK menjadi mitra kerja pemerintah dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera.
Menurut Fathul Jannah, banyaknya OPD yang menjalankan program berkaitan dengan 10 Program Pokok PKK membuka potensi terjadinya tumpang tindih sasaran dan kegiatan.
“Karena tersebar di banyak perangkat daerah, risiko yang paling sering terjadi adalah tumpang tindih. Sasaran yang sama didatangi oleh dua atau tiga kegiatan yang serupa dalam satu tahun, sedangkan desa/kelurahan lain belum tersentuh sama sekali. Keadaan inilah yang ingin kita perbaiki melalui rapat hari ini,” ujar Fathul Jannah.
Karena itu, setiap OPD diminta menyampaikan rencana kegiatan 2027 yang memiliki keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK. Informasi yang dihimpun meliputi sasaran, lokasi, hingga perkiraan waktu pelaksanaan.
Fathul Jannah mendorong OPD menggabungkan kegiatan yang memiliki sasaran dan lokasi serupa. Langkah tersebut dinilai dapat menghindari pengulangan program sekaligus memperluas jangkauan intervensi ke wilayah yang belum terlayani.
“Perangkat daerah diharapkan dapat menggabungkan pelaksanaan kegiatan yang memiliki sasaran dan lokasi serupa. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pengulangan kegiatan sekaligus memperluas jangkauan program ke wilayah yang belum terlayani,” tegasnya.
Selain sinkronisasi program, TP PKK Kalsel juga mendorong keterbukaan informasi antarperangkat daerah. Seluruh hasil rapat akan dihimpun sekretariat dalam satu matriks kegiatan bersama Tahun 2027.
“Matriks tersebut nantinya tidak hanya menjadi dasar penyusunan rencana kerja TP PKK Kalsel Tahun 2027, tetapi juga menjadi bahan pembinaan bagi TP PKK kabupaten dan kota hingga tingkat dasawisma,” tuturnya(mckalsel/lnk).
