BANJARBARU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengunci komitmen pengembangan infrastruktur daerah tanpa mengorbankan kawasan konservasi. Bupati Kotabaru, H. Muh Rusli, mendatangi Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Selasa, 22 September 2026, guna mematangkan konsultasi tata ruang dan aturan lingkungan hidup terkait proyek pelabuhan penyeberangan baru.
Langkah diplomasi lingkungan ini krusial mengingat karakteristik wilayah Kotabaru yang didominasi kepulauan. Pembangunan dermaga penyeberangan diproyeksikan menjadi tulang punggung konektivitas, memperlancar logistik barang, serta memacu pertumbuhan ekonomi warga pesisir.
Bupati Kotabaru, H. Muh Rusli, menegaskan percepatan mobilitas warga harus berjalan berdampingan dengan perlindungan alam. Menurutnya, koordinasi lintas sektor bersama otoritas konservasi merupakan syarat mutlak sebelum pengerjaan fisik dimulai.
“Kita ingin pembangunan pelabuhan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kotabaru, terutama memperlancar mobilitas warga dan barang serta mendukung perekonomian daerah. Pembangunan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian alam, sehingga audiensi dengan Balai KSDA Kalsel ini penting untuk memastikan rencana kita sesuai aturan,” ujar Rusli saat ditemui di Banjarbaru.
Sikap kooperatif Pemkab Kotabaru menyambut respons positif dari otoritas konservasi. Kepala Balai KSDA Kalsel, drh. Agus Ngurah Krisna K., sebelumnya telah menerbitkan surat resmi tertanggal 17 September 2026 yang membuka ruang dialog khusus untuk membedah potensi dampak dan rambu-rambu konservasi di area pembangunan.
Sinergi ini diharapkan melahirkan dokumen perencanaan komprehensif, sehingga status kawasan lindung tetap terjaga tanpa menyandera kebutuhan fasilitas publik.
Pertemuan strategis tersebut turut dikawal oleh jajaran pejabat kunci Pemkab Kotabaru, di antaranya Kepala Dinas Bapperida dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, serta jajaran teknis dari Balai KSDA Kalsel.
