BANJAR —LENTERAKALIMANTAN.NET-
Luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) melonjak tajam hingga menyentuh angka 23.560,57 hektare per 23 September 2026. Menghadapi eskalasi tersebut, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan jajaran Forkopimda Kalsel meninjau langsung titik api serta menggarisbawahi pentingnya pengintegrasian data dan penambahan pasukan darat.
Langkah evaluasi dan monitoring lapangan ini dipusatkan di Pos Lapangan BPBD Kalsel, kawasan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum, Jalan Gubernur Syarkawi, Gambut, Kabupaten Banjar, Rabu siang, 23 September 2026.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menegaskan penguatan Satuan Tugas (Satgas) darat menjadi kunci utama, terutama saat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terhambat oleh minimnya potensi awan hujan. Ia meminta pengerahan personel disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau dirasakan masih kurang, kita akan tambah. Pasukan darat wajib untuk ditambah dengan sistem shift,” ujar Raja Juli usai meninjau lokasi penanganan karhutla.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri meski situasi di beberapa area mulai terkendali. Pengelolaan sumber daya anggaran dari APBN maupun APBD juga dituntut efisien dan tepat sasaran tanpa tumpang tindih.
“Kita memiliki sumber daya yang terbatas, seolah-olah harus kita kelola dengan baik. Kita masih memiliki sekitar 50 hari lagi untuk mengabdikan diri dan bekerja keras. Tanggung jawab kita adalah berikhtiar, selebihnya kita tawakal dan berdoa,” tambahnya.
Mewakili Gubernur Kalsel H. Muhidin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel M. Syarifuddin menyoroti krusialnya pemusatan dan keseragaman data bencana. Menurutnya, koordinasi lintas sektor hanya bisa berjalan presisi jika seluruh instansi berpijak pada satu data yang valid.
“Pengendalian data menjadi hal yang penting. Data ini sebaiknya nantinya menjadi satu sumber, sehingga siapa pun yang ditanya akan memberikan data yang sama,” kata Syarifuddin.
Syarifuddin menambahkan, integrasi data ini vital untuk mengevaluasi efektivitas strategi penanganan serta menentukan langkah korektif di tengah terbatasnya ruang gerak pemadaman. Selain penanganan lahan, pembersihan area di sekitar fasilitas vital seperti RSJ Sambang Lihum juga diintensifkan guna mengamankan jalur evakuasi dan akses pemadaman darurat.
Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel per 22–23 September 2026, pemadaman saat ini terkonsentrasi pada tiga titik kritis:
-
Hutan Lindung: 1.071,22 hektare
-
Gutung Damar: 960,22 hektare
-
Pengayuan: 549,7 hektare
Untuk memadamkan kobaran api di wilayah prioritas tersebut, Satgas Gabungan menerjunkan 3.557 personel darat dari unsur Pemprov Kalsel, TNI, Polri, hingga relawan masyarakat. Operasi pemadaman diperkuat dengan metode perendaman dan pembasahan lahan nonstop 24 jam memanfaatkan 100 unit mesin Dongfeng, 5 sumur bor pemerintah, dan 3 sumur swasta.
Rapat evaluasi dan peninjauan lapangan ini turut dihadiri oleh Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, Danlanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Noviar, Danlanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, serta para kepala daerah terdampak seperti Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, dan Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto.
(Adpim/Yudha)
