PURUK CAHU — LENTERAKALIMANTAN.NET-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya menegaskan pentingnya terobosan kebijakan yang responsif untuk menyelesaikan persoalan krusial daerah, mulai dari kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga kesenjangan layanan publik. Langkah ini dinilai mendesak agar pembangunan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata.
Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menyatakan bahwa penyusunan kebijakan daerah harus berorientasi pada hasil nyata yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga.
“Inisiatif kebijakan adalah solusi untuk mengatasi berbagai problem yang bermunculan sebagai isu dari semua segi. Ia lahir dari kepedulian, dan dijalankan dengan tanggung jawab,” ujar Rumiadi di Puruk Cahu, Rabu (9/9/2026).
Menurut Rumiadi, tantangan sosial-ekonomi di Murung Raya yang membentang dari pusat kota Puruk Cahu hingga pelosok desa di tepian sungai tidak cukup ditangani dengan pola kerja biasa. Perlu intervensi terpadu melalui regulasi yang melindungi, program pemberdayaan warga, serta pengawalan anggaran yang tepat sasaran.
“Kebijakan yang kita ambil semata-mata demi kesejahteraan masyarakat. Ini adalah salah satu dari solusi untuk menjawab keresahan, menjawab kebutuhan, dan menjawab harapan rakyat Murung Raya dengan cara yang bijak dan manusiawi,” kata Rumiadi.
Ia menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program daerah. Jika ditemukan program yang belum menjangkau masyarakat lapisan bawah atau aturan yang memberatkan, DPRD bersama pemerintah daerah harus duduk bersama untuk membenahinya.
Guna memastikan efektivitas di lapangan, Rumiadi mendorong penguatan koordinasi lintas sektor antara legislatif dan eksekutif. Masalah kompleks seperti stunting, misalnya, membutuhkan penanganan terintegrasi yang melibatkan sektor kesehatan, pemenuhan gizi, edukasi masyarakat, hingga penyediaan sarana air bersih.
“Karena itu kita butuh inisiatif kebijakan yang komprehensif. Tidak parsial. Tidak jalan sendiri-sendiri. Harus terpadu, terukur, dan menyentuh langsung ke hati masyarakat,” tuturnya.
DPRD Murung Raya menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap formulasi kebijakan agar memberikan dampak terukur bagi seluruh lapisan masyarakat. Tolok ukur keberhasilan pembangunan, tegas Rumiadi, terletak pada kehadiran rasa aman dan pemenuhan kebutuhan dasar warga.
“Semoga setiap kebijakan yang kita lahirkan bukan hanya tertulis, tetapi juga dihidupi. Bukan hanya didengar, tetapi juga dirasakan. Karena pada akhirnya, tugas kita adalah menghadirkan rasa aman, rasa cukup, dan rasa diperhatikan bagi seluruh rakyat Murung Raya,” pungkasnya.
(Muslim)
